Sosok Hakim Lumme yang jujur dan berpegang teguh pada sumpah profesi hakim

0
4757

MS LUMME, SH.

Mendekati pensiun tahun 2000, saat menduduki jabatan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, MS Lumme menangani kasus korupsi Cessi Bank Bali yang merugikan negara hampir 1 triliun. Ada pesan yang disampaikan kepada mereka bertiga yakni MS Lumme sebagai Ketua majelis hakim , Maruarar Siahaan dan Citrane sebagai anggota. Jika kasus ini dapat dibantu, maka ada ucapan terima kasih sebesar 50 Miliar dan masih bisa dinegosiasikan lagi. Setelah kasusnya dipelajari , Majelis Hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan PN Jakarta Selatan membebaskan terdakwa. Jaksa mengajukan kasasi ke Mahmakah Agung.  Pembatalan kasus ini sampai ke telinga Menteri Hukum dan HAM saat itu Yusril Ihza Mahendra dan beliau mengatakan bahwa ternyata masih ada hakim jujur yang akan pensiun menolak tawaran 50 Miliar.

***

MS Lumme lahir di Minanga-Mengkendek, 03 Maret 1937 Kabupaten Tana Toraja, lahir dari pasangan  Lumme dan Sirri’. Pada tanggal 16 Mei 1964 MS Lumme menikah dengan Adriana Ratu dikarunia 6 putri dan 1 putra yaitu Virginia Lumme, Suryani Lumme, Suzanna Lumme, Leo Lumme, Stella Lumme, Imelda Lumme dan Ursula Lumme.

Saat masuk Sekolah Rakyat (SR), MS Lumme adalah siswa yang paling muda. Saat itu dia berumur 6 tahun sementara teman-teman lainnya ada yang sudah berumur 13 tahun. Hal ini disebabkan pada saat itu jumlah sekolah sangat jarang dan jarak dari rumah ke sekolah yang cukup jauh. Yang membuat dia beruntung adalah jarak antara sekolah dengan rumahnya sangat dekat.   Dia lulus SR pada tahun 1949.

Saat hendak meneruskan ke SMP, MS Lumme sempat ditangguhkan selama 1 tahun karena postur badannya sangat kecil jika dibandingkan dengan teman-teman lainnya.  Pada tahun 1950 dia diterima di SMP Katolik Makale. Saat masa kecil hingga remaja, MS Lumme cukup nakal dan sering berkelahi. Karena kurang disiplin sering mendapat hukuman dari pastor. Pada saat duduk di kelas 3 SMP, dia pindah ke Makassar dan bersekolah di SMP Frater. Namun 3 bulan kemudian, dia ke Jakarta mengikuti kakaknya seorang BRIMOB yang pindah tugas ke Jakarta. Di Jakarta dia bersekolah di SMP Van Lith, namun hanya 2 bulan. MS Lumme yang seharusnya duduk di kelas 3, diturunkan ke kelas 2. Karena tidak menerima kondisi ini, dia pindah ke SMP KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) Jakarta, sebuah sekolah yang dirikan oleh seorang pejuang bernama Ratulangie, Gubernur pertama Sulawesi, dan lulus pada tahun 1953.

Kemudian MS Lumme bersekolah di SMA Kanisius Jakarta selama satu tahun. Saat naik ke kelas 2, dia kembali ke Makassar dan melanjutkan di SMA Negeri 1  Bawakaraeng Makassar hingga  lulus pada  tahun 1956.  Selanjutnya, MS Lumme kuliah di Fakultas Hukum UNHAS.

MS Lumme bersama Istri, anak dan cucu

BERCITA-CITA MENJADI HAKIM

Sejak kecil MS Lumme bercita-cita menjadi seorang hakim. Pengalaman masa kecilnya ketika melihat ayahnya dizolimi saat pemerintahan Hindia Belanda menginspirasinya untuk mejadi hakim. Ayahnya seorang petani/peternak yang buta huruf dan sudah menikah sebelum Belanda memasuki Tana Toraja. Kasus hukum yang dihadapi ayahnya saat itu hampir saja dikalahkan. Beruntung bahwa ada seorang Guru SR yang bernama Bokko Rundupadang yang menyaksikan jalannya persidangan tersebut dan mengajukan protes. Bokko Rundupadang protes kepada seorang hakim Belanda karena menggunakan penerjemah Bahasa Indonesia. Padahal ayahnya sama sekali tidak mengerti Bahasa Indonesia dan buta huruf. Bokko Rundupadang yang mengerti Bahasa Indonesia merasa apa yang disampaikan penerjemah di hadapan hakim sama sekali bertolak belakang dengan fakta yang disampaikan Lumme, ayahnya. Singkat cerita, akhirnya ayahnya memenangkan kasus tersebut.

Saat lulus SMA, MS Lumme langsung masuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (UNHAS). Kepiawaian MS Lumme menjadi pemimpin sidang sudah nampak sejak mahasiswa. Saat mahasiswa tingkat 2 (C1) tahun 1958, sosok MS Lumme memimpin rapat pemilihan senat mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS.  Karena ketua senat saat itu Saleh Dindang pindah ke Bandung untuk melanjutkan kuliahnya di Universitas Padjadjaran dan Sekretaris Senat Tino KS berangkat ke Toraja untuk menikah namun dibunuh. Rapat dihadiri oleh sekitar 300 mahasiswa yang terdiri dari Kolonel, Komisaris Besar Polisi dan mahasiwa program Doktoral.  Biasanya rapat pemilihan senat mahasiswa berlangsung berlarut-larut hingga 3 hari.  Namun di tangan MS Lumme, rapat pemilihan senat hanya berlangsung 2 jam tanpa kendala. Sebagai penghargaan atas terlaksananya rapat dengan lancar, Dekan Fakultas Hukum UNHAS Prof. G.H.M Riekerk mengundang mereka makan malam di rumahnya.

Bersama Dekan Fakultas Hukum Prof G.H.M. Riekerk

MENJADI HAKIM DAN HAMPIR TERLIBAT DALAM ORGANISAI ONDERBOUW PKI

MS Lumme boleh dikatakan hakim yang beruntung. Saat diangkat menjadi hakim, dirinya belum berstatus Sarjana Hukum. Seandainya saat itu dia sudah berstatus sarjana, kemungkinan besar dia akan menjadi anggota Himpunan Sarjana Indonesia (HSI). HSI adalah salah satu organisasi Onderbouw PKI di mana saat itu Ketua HSI adalah Menteri Kehakiman   Astrawinata. Saat peristiwa G30S/PKI, Astrawinata ditangkap dan dipenjara tanpa proses peradilan. Hal ini karena organisasi HSI dituduh sebagai organisasi onderbouw PKI sehingga sebagian besar anggota HSI ditangkap dan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maka karirnya terhenti.

Saat MS Lumme menyelesaikan Sarjana Muda dan hendak menyelesaikan program selanjutnya, prosesnya terhambat karena peristiwa Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA). Dosen dari pulau Jawa tidak bisa datang ke Makassar. Bagi mahasiswa yang berduit, mereka akan melanjutkan program doktoral ke Universitas Padjadjaran di Bandung dan bagi yang tidak memiliki duit lebih memilih bekerja, diantaranya adalah Baharuddin Lopa dan MS Lumme.

Saat itu program Sarjana memiliki 5 tingkatan, C1, Sarjana Muda (C2), Doktoral 1, Doktoral 2, Sarjana.

Karena MS Lumme tidak memiliki uang untuk melanjutkan program di Universitas Padjadjaran, ia lebih memilih mencari pekerjaan dan menjadi hakim pada tahun 1962 di Pengadilan Negeri Palopo.

Di kemudain hari, MS Lumme bersyukur tidak melanjutkan program Doktoral saat itu. Ketika menjadi Ketua Pengadilan Negeri Makale pada tahun 1964, sahabatnya yang bernama Samaum (Kepala Agraria) mengajaknya untuk bergabung dalam organisasi HSI. MS Lumme menolak bergabung karena saat itu belum berstatus sarjana. Meskipun Samaum menyakinkan MS Lumme bahwa hal tersebut tidak menjadi kendala mengingat ketua HSI adalah Menteri Kehakiman yang merupakan atasan dari MS Lumme, namum ia tetap menolak untuk bergabung di HSI.

Setelah peristiwa G30S/PKI, MS Lumme baru menyadari dan mensyukuri apa yang menjadi rencana Tuhan atas dirinya. Seandainya saat itu tidak terjadi PERMESTA sehingga dosen dari Pulau Jawa dapat hadir di Makassar, pasti dirinya sudah dapat menyelesaikan program Sarjana. Dan jika dirinya sudah berstatus Sarjana Hukum, pasti akan bergabung dalam organisasi HIS tersebut.

MS Lumme bersama Istri Adriana Ratu

BERTEMU PRESIDEN SOEKARNO

Ada sebuah kejadian yang tidak pernah dilupakan MS Lumme. Pada tahun 1964 dia berkesempatan bertemu dengan Presiden Soekarno di Istana Negara dalam sebuah acara penutupan latihan militer hakim se-Indonesia dalam rangka operasi DWIKORA. Pada saat acara berlangsung, protokol mengundang para hakim untuk meyumbangkan suaranya. Namun tidak satupun hakim yang bersedia tampil untuk bernyanyi di hadapan Presiden Soekarno.

MS Lumme yang saat itu masih berusia 27 tahun dengan percaya diri langsung mengangkat tangan dan mengatakan “MS Lumme dari Makassar” siap untuk bernyanyi. Lagu yang dipilih adalah Angin Mamiri yang sedang populer. Namun lagu yang sangat indah menjadi kurang enak didengar saat dinyanyikan oleh MS Lumme karena antara suara dan musiknya tidak seirama. Kemudian MS Lumme dibantu oleh  2 orang penyanyi lagi, satu dari Flores (John Loudu) dan satu dari Jawa (Pitoyo) mantan tentara pelajar.

Setelah selesai bernyanyi, Presiden Soekarno kemudian memanggil 3 artis Ibukota yang cantik untuk menari lenso dengan MS Lumme dan 2 teman lainnya. Setelah tari lenso, Presiden Soekarno menepuk bahu MS Lumme. Dari kejadian tersebut MS Lumme menyimpulkan bahwa Bung Karno adalah pribadi yang sangat senang dengan suara yang indah dan bangga dengan orang yang berani. Empat puluh tahun kemudian pada tahun 2004, di tempat di mana MS Lumme ditepuk bahunya oleh Presiden Soekarno, anaknya bernama Megawati Soekarno Putri , Presiden RI ke 5,  melantik dirinya menjadi Hakim Ad Hoc TIPIKOR Mahkamah Agung. Ia merupakan salah satu dari tiga Hakim Ad Hoc tingkat kasasi yang lulus dari 100 peserta yang ikut dalam seleksi.

 

SATU-SATUNYA HAKIM YANG PERNAH MENJABAT 3 KALI KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1A

MS Lumme tidak pernah menjadi Ketua Pengadilan Tinggi, jabatan tertinggi yang pernah dicapai adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi yaitu di Jambi tahun 1996 dan di Jakarta tahun 1998. Namun, nama MS Lumme tetap menorehkan sejarah yakni satu-satunya hakim yang pernah menjabat 3 (tiga) kali ketua Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A. Berkarir di Pengadilan Negeri Kelas 1 A adalah cita-cita para hakim karena dari 300 pengadilan hanya 11 yang berstatus PN Kelas 1A. Semua hakim menginginkan berkarir di PN yang berstatus 1A.

Tahun 1971, MS Lumme dipindahkan dari PN Makale ke PN Makassar menjadi anggota biasa. Selama menjadi hakim di PN Makassar, ia menyelesaikan kuliah Sarjana Hukum di UNHAS. Saat ketua PN Makassar Andi Kairan ditugaskan sebagai Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Surabaya, MS Lumme yang saat itu Wakil Ketua PN Makassar sekaligus pejabat ketua dicalonkan menjadi ketua PN Makassar. Namun, ia tidak terpilih menjadi ketua PN Makassar.  MS Lumme kemudian dipindahkan ke Bandung menjadi Wakil Ketua PN Bandung.

Sebagai manusia biasa, MS Lumme sempat kecewa, karena dirinya tidak terpilih menjadi ketua PN Makassar. Di kemudian hari, ia menyadari bahwa perjalanan hidup sudah diatur oleh Tuhan. Ketua PN Makassar saat itu ditangkap oleh Baharuddin Lopa (Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) karena dituduh menerima suap. Akhirnya MS Lumme ditarik kembali ke Makassar dan menjadi Ketua PN Makassar pada tahun 1986. Kemudian pada tahun 1988, MS Lumme diangkat menjadi ketua PN Jakarta Timur dan pada tahun 1989 menjadi ketua PN Jakarta Barat hingga tahun 1993. Secara berturut-turut MS Lumme menjabat ketua PN kelas 1 A yakni PN Makassar, PN Jakarta Timur dan PN Jakarta Barat.

MS Lumme didampingi Istri saat pelantikan Ketua PN Jakarta Barat

GAGAL MENJADI HAKIM AGUNG

Sejak reformasi tahun 2000, persyaratan untuk menjadi Hakim Agung adalah harus diusulkan oleh Menteri Kehakiman. Salah satu syarat untuk menjadi Hakim Agung bagi jalur hakim karir adalah minimal 10 tahun menjadi Hakim Tinggi.  Kala itu, MS Lumme baru bertugas selama 7 (tujuh) tahun sebagai Hakim Tinggi. Meski baru tujuh tahun menjadi Hakim Tinggi, Menteri Kehakiman mencalonkan dirinya ke DPR RI dan didukung oleh PDI Perjuangan. Sebagian besar hakim mengatakan MS Lumme pasti akan menjadi Hakim Agung karena telah dicalonkan Menteri Kehakiman dan telah didukung oleh Fraksi PDI Perjuangan.

Namun pencalonan tersebut kandas mengingat aturan yang ada mensyaratkan calon Hakim Agung harus sudah bertugas minimal 10 tahun di Pengadilan Tinggi. Semua nama calon Hakim Agung yang masa tugasnya belum mencapai  10 tahun  sebagai Hakim Tinggi  dicoret dari daftar calon, termasuk MS Lumme.

Lalu undang-undang untuk menjadi Hakim Agung diubah kembali, persyaratannya adalah menjadi hakim dengan masa kerja 20 tahun, dan tiga tahun diantaranya sebagai Hakim Tinggi. Aturan baru ini menjadi berkah tersendiri bagi sejumlah hakim, termasuk Andi Harifin Tumpa yang di kemudain hari lolos menjadi Hakim Agung hingga menjadi Ketua Mahkamah Agung.  Meski demikian, MS Lumme tetap tidak bisa lagi menjadi Hakim Agung karena telah memasuki masa pensiun pada tahun 2000 dan akhirnya menjadi Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung hingga 30 Juli 2020.

MS Lumme bersama Hakim lainnya saat Pelantikan Hakim Ad Hoc TIPIKOR di MA

HAKIM YANG JUJUR

Di mata sesama hakim dan rekan kerjanya, MS Lumme dikenal sebagai hakim yang jujur, tidak kompromi dan berpegang teguh terhadap sumpah profesi hakim, selalu berupaya bekerja secara professional dan mengedepankan nilai-nilai keadilan.

Secara jabatan, ia bisa saja menggunakan jabatannya untuk mengambil keuntungan. Hingga saat menjabat sebagai Ketua Pengadilan Jakarta Barat, MS Lumme belum memiliki rumah pribadi. Rumah yang ditempati saat ini di kompleks Departemen Sosial Jakarta Timur adalah rumah hasil cicilan selama menjadi hakim.  Rumah itu pun ada berkat kebaikan hati sahabatnya yang bernama Andi Harifin Tumpa, seorang hakim yang berasal dari Soppeng.

Pada tahun 2000 saat menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, MS Lumme menangani kasus korupsi Cessi Bank Bali yang merugikan negara hampir 1 triliun. Dirinya dipercaya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi Ketua Majelis Hakim mengadili perkara keberatan kasus korupsi Bank Bali yang merugikan negara hampir 1 Triliun. Ada pesan yang disampaikan kepada mereka bertiga yakni MS Lumme, Maruarar Siahaan dan Citrane. Jika kasus ini dapat dibantu, maka ada ucapan terima kasih sebesar 50 Miliar dan masih bisa dinegosiasikan lagi. Pengacara dari terdakwa kasus Korupsi Bank Bali mengajukan eksepsi keberatan di PN Jakarta Selatan. Akhirnya PN Jakarta Selatan mengatakan bahwa ini adalah putusan perkara perdata bukan perkara pidana. Jaksa melakukan perlawanan terhadap putusan PN Jakarta Selatan ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Setelah dipelajari, Majelis Hakim yang dipimpin oleh MS Lumme membatalkan mengadili pokok perkara kasus korupsi Bank Bali, karena yang namanya eksepsi tidak boleh masuk dalam pokok perkara. Putusan hakim yang sudah masuk dalam pokok perkara. Pembatalan kasus ini sampai ke telinga Menteri Hukum dan HAM saat itu Yusril Ihza Mahendra dan beliau mengatakan bahwa ternyata masih ada hakim jujur yang akan pensiun menolak tawaran 50 Miliar.

Putusan PN Jakarta Selatan yang membebaskan terdakwa, jaksa lalu mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Kasus ini ditangani oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar. Di MA, Artidjo menghukum 20 tahun penjara sedangkan mayoritas hakim lainnya mengatakan terdakwa bebas. Artidjo mengambil sikap Dissententing Opinion (DO). Dalam sejarah MA, ini adalah DO pertama kali terjadi, karena putusan MA tidak mengenal DO. Karena Artidjo kalah suara, tertuduh kasus Bank Bali bebas. Kemudian jaksa mengajukan peninjuan kembali dan akhirnya dikabulkan. Terdakwa dihukum 2 tahun, barang bukti sebesar 546 miliar Rupiah dirampas negara. Sayangnya sebelum putusan, terdakwa kabur dan lari ke luar negeri.

MS Lumme bersama Jacobus K. Mayong Padang Politisi Senior PDI Perjuangan
di rumah kediamannya di Komplek Kementrian Sosial Jakarta Timur

TRIO HAKIM PALING DITAKUTI KORUPTOR

Di tengah-tengah menurunnya kepercayaan rakyat terhadap putusan pengadilan, muncul istrilah Trio Hakim, mereka terdiri dari Hakim Agung Artidjo Alkostar, Hakim Ad Hoc Tipikor MS Lumme dan Hakim Ad Hoc Mohammad Askin. Mereka bertiga telah berhasil mengembalikan nama baik pengadilan di negeri ini. Trio Hakim ini merupakan hakim yang paling ditakuti para koruptor maupun penjahat kelas kakap.

Perkara yang pernah ditangani Trio Hakim adalah saat Tommy Hindratno pegawai pajak pada kantor pajak Sidoarjo melakukan banding, hukuman dari 3 tahun 6 bulan menjadi 10 tahun dan memperberat hukuman Zen Umat Direktur PT Terang Kita atau PT Tranka Kabel dari 5 tahun menjadi 15 tahun. Anggodo Widjojo dari 5 tahun menjadi 10 tahun penjara dalam tindak pidana korupsi percobaan penyuapan terhadap pegawai KPK dan menghalang-halangi penyidikan yang dilakukan KPK. Di tahun 2013 memperberat hukuman bagi Angelina Sondakh dari yang semula 4 tahun 6 bulan,  pada tingkat kasasi dihukum 12 tahun penjara, selain itu Angelina Sondakh harus mengembalikan uang korupsi sebesar Rp.12,5 Miliar dan USD 2,3 Juta.

Kemudian tanggal 08 Juni 2015 muncul Trio Hakim yang terdiri dari Hakim Agung Artidjo Alkostar, Hakim Ad Hoc Tipikor MS Lumme dan Hakim Ad Hoc Krisna Harahap. Mereka  memperberat hukuman Anas Ubraningrum dari 8 tahun menjadi 14 tahun penjara ditambah denda Rp 5 Miliar subsidair satu tahun empat bulan kurungan. Anas juga diwajibkan membayar pengganti sebesar Rp. 57,59 milliar subside empat tahun kurungan. Tak hanya itu, hak politik Anas dicabut.

Dalam menangani kasus korupsi, Hakim Agung Artidjo Alkostar selalu menggandeng MS Lumme, karena dianggap berpendapat sama dalam memutuskan perkara.  Jika ada 15 perkara korupsi yang ditangani, 10 perkara akan ditangani oleh Artidjo bersama MS Lumme, Krisna Harahap, Mohammad Askin, dan Abdul Latif, lalu 5 perkara lainnya ditangani oleh hakim lainnya.

Selain ditakuti para koruptor, Trio Hakim juga dicintai rakyat. Trio Hakim (Artidjo Alkostar, MS Lumme dan Krisna Harahap) pernah membebaskan terdakwa Hendra Saputra yang hanya lulusan kelas 3 Sekolah Dasar. Ia seorang sopir dan office boy dari anak Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) saat itu. Sebelumnya Hendra Saputra diputuskan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan Videotron di Kemenkop UMKM tahun 2012 dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 50 jt subsider 1 bulan kurungan. Hendra Saputra dibebaskan dalam kasasi karena menurut majelis hakim Hendra hanya diperalat sebagai Direktur Utama Imaji Media. Sebagai seorang sopir pribadi dan office boy dari anak seorang Menteri, dia sama sekali tidak mengetahui dan hanya mengikuti arahan majikannya. Hendra Saputra hanya ingin mengabdi kepada majikannya agar pekerjaannya sebagai office boy maupun sopir pribadi tetap aman.

KELUARGA KUNCI KESUKSESKAN DALAM MENJALANKKAN KARIR

Hal yang paling disyukuri MS Lumme adalah sosok istri dan anak-anaknya. Istrinya tidak pernah memanfaatkan jabatan suami dalam mencari keuntungan dan  anak-anaknya tidak hidup dalam pergaulan mewah tetap memegang teguh prinsip hidup sederhana sama seperti ayahnya.

Saat MS Lumme sudah pensiun, di tahun 2000-2004, ia menjadi konsultan hukum dan advokat. MS Lumme pernah menangani satu kasus dan menang. Lalu seseorang datang ke rumahnya dan menemui istrinya lalu menyerahkan kotak yang berisi sejumlah uang, saat itu MS Lumme sedang tidak berada di rumah. Istrinya menolak uang tersebut.

MS Lumme sangat bersyukur memiliki istri dan anak-anak yang sangat mendukung perjalanan karirnya sehingga selama menjadi hakim tidak terpengaruh dengan berbagai tawaran yang menggiurkan. Hingga saat ini, anak-anak MS Lumme tetap pada kehidupan sederhana.

MS Lumme bersama Istri dan anak-anaknya

PERJALANAN KARIR

  1. Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Palopo tahun 1962.
  2. Ketua Pengadilan Negeri Makale tahun 1964.
  3. Hakim di PN Makassar tahun 1971.
  4. Wakil Ketua PN Makassar tahun 1981.
  5. Pejabat Ketua PN Makassar 1982.
  6. Wakil Ketua PN Bandung tahun 1983
  7. Ketua PN Makassar tahun 1986
  8. Ketua PN Jakarta Timur tahun 1988
  9. Ketua PN Jakarta Barat tahun 1989
  10. Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Medan tahun 1993
  11. Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Surabaya tahun 1995
  12. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tahun 1996
  13. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tahun 1998
  14. Pensiun sebagai Hakim Tinggi tahun 2000.
  15. Sebagai Advokat tahun 2000 -2004
  16. Selama 16 tahun sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung dari tahun 2004 sampai dengan 2020.
  17. Tanggal 30 Juli 2020 akhir masa tugas sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor di Mahkamah Agung.
Berkumpul dan bersyukur di akhir masa tugas 30 Juli 2020 bersama anak dan cucu

LAYAK MENJADI INSPIRASI

  1. MS Lumme sangat layak dijadikan inspirasi, sosok hakim jujur, meskipun beberapa kali berupaya disogok untuk mempengaruhi putusan pengadilan, MS Lumme tetap pada pendirian dan tidak pernah takut dalam segala bentuk tekanan dan intimidasi.
  2. MS Lumme, dalam perjalan hidupnya, tetap hidup sederhana, hidup dari dari gaji sebagai hakim, memegang teguh prinsip dan sumpah sebagai seorang hakim.
  3. MS Lumme telah mengharumkan nama baik Toraja, sebagai suku yang selalu memegang  budaya dan prinsip Kinaa, Barani dan Manarang (Tallu Bakaa), sebuah filosofi kepemimpinan Toraja.

 

Sumber: KNPI Toraja Utara/BT/Wawancara Langsung/dihimpun dari berbagai sumber.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here